Alamat :
Kompleks Pusat Air & Sanitasi Darurat PMI, Jl. Kiara Payung, Jatinangor Sumedang 45363, Jawa Barat
Telp. 0811 1102 232

Alamat :
Kandea No. 16 Makassar 90153 Sulawesi Selatan
Telp. 0411 466 9132 | 0411 3621954
Website : http://www.tuk-lsp-pmi-makassar.or.id

Alamat :
Jalan Gatot Subroto No.22, Wonogiri
Telp.0273 321123

Alamat :
Jalan Kolonel Sutarto No.58, Jebres, Surakarta
Telp. 0271 64605

Alamat :
Jalan Imam Bonjol KM.3 No.182, Denpasar – Provinsi Bali
Telp. 0361 483 465

Alamat :
Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Binong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat
Telp. 021 8750 772

Alamat :
Jalan I Gusti Ngurah Rai No.77, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp. 021 8611832

Alamat :
Jalan Raya Serang-Jakarta KM.5, Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten-42183
Telp. 0254 8285348

1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dankewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti : (a) Pas foto 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah; (b) Salinan identitas diri (KTP/KK); (c) Salinan ijazah Pendidikan minimal S1 / sederajat atau Salinan piagam/surat keterangan/surat tugas mengelola dan mengendalikan sedikitnya 10 kali operasi darurat bencana atau krisis kesehatan di daerahnya; (d) Salinan Sertifikat pelatihan penanganan darurat bencana/krisis kesehatan serta telah mengikuti simulasi/gladi lapang/gladi Posko dalam operasi tanggap darurat.
3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan ;
4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pesertasertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek demontrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;
2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP;
3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”;
5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk: (a) mengambil keputusan sertifikasi dan (b) melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP;
4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis;
6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu;
3. LSP Palang Merah Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi bila: (a) Menyalahgunakan sertifikat; (b) Terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh negara dan dinyatakan status terhukum oleh pengadilan; (c) Tidak memelihara kompetensi teknis selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkan sertifikat kompetensi; (d) Meninggal dunia;
4. LSP Palang Merah Indonesia membuat perjanjian mengikat dengan pemegang sertifikat bahwa: (a) Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan dan (b) Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

Surveilan Pemegang/Pemeliharaan Sertifikat

1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP

1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berahir.
2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1
3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP;
7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.