TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) LSP PMI SE-INDONESIA

ALUR PROSES SERTIFIKASI

BERITA SEPUTAR LSP PMI
Kelembagaan

Miftakhul Azis (Deputi Kepala BNSP) : “BNSP sangat dukung LSP PMI, karena Layanan Kemanusiaan adalah urusan sangat penting”.

Kelembagaan

TUK LSP PMI BANTEN SAH MENGAMPU 39 SKEMA

Diklat

PMI Kota Jakarta Timur sah menjadi TUK LSP PMI mengampu 39 Skema

Kelembagaan

PMI KOTA SUKABUMI MENJADI TUK LSP PMI DENGAN 39 SKEMA

Diklat

LSP PMI tuntaskan Uji MUK tuk 47 Skema Sertifikasi Okupasi

Kelembagaan

LSP PMI SIAPKAN 23 TEMPAT UJI KOMPETENSI

Kemitraan

LSP PMI BANGUN KERJASAMA DENGAN LSP BNPB DAN ASCEND AHA CENTER

Diklat

LSP PMI SIAPKAN 47 PAKET MATERI UJI KOMPETENSI

Kelembagaan

TUK LSP PMI JATINANGOR SIAP DENGAN 39 SKEMA KOMPETENSI

Kelembagaan

24 Asesor Kompetensi LSP PMI telah lulus Upgrading

Kelembagaan

UPGRADING ASESOR KOMPETENSI LSP-PMI BERSAMA BNSP

Kelembagaan

PMI KEMBANGKAN SDM LSP KEBENCANAAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PALANG MERAH INDONESIA

Jalan Arumsari RT.11/RW 02, Sambiroto Semarang – 50276 | Provinsi Jawa Tengah

Pengunjung Situs : 1307

Selamat Datang di Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia

PROFIL

DAFTAR

ALUR PROSES SERTIFIKASI

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PALANG MERAH INDONESIA

Jalan Arumsari RT.11/RW 02, Sambiroto Semarang – 50276 | Jawa Tengah

TENTANG LSP PMI

ASESOR LSP PMI SE-INDONESIA

No Nama No. Reg.
1 Hidayatul Irwan Reg. MET.000.002424 2017
2 Mesdiono Reg. MET.000.002431 2017
3 Surya Chandra Reg. MET.000.000071 2018
4 Budi Suharjo Reg. MET.000.002425 2017
5 Antoni Kartika Reg. MET.000.000064 2018
6 Rina Utami Reg. MET.000.003466 2013
7 Miftahul Huda Reg. MET.000.000070 2018
8 Arifin Muh. Hadi Reg. MET.000.002143 2013
9 Totok Ari Setyanto Reg. MET.000.000059 2018
10 Budi Nugroho Reg. MET.000.005449 2017
11 Faikotun Hikmah Reg. MET.000.001419 2015
12 Jazirotul Izzah Reg. MET.000.003061 2018
13 Arif Setyohadi Reg. MET.000.000066 2018
14 Isnandar Muda Lubis Reg. MET.000.000061 2018
15 Mahfud Reg. MET.000.000067 2018
16 Ade Hergalia Reg. MET.000.005439 2017
17 Tri Wuryanto Reg. MET.000.000073 2018
18 Warjo Reg. MET.000.000060 2018
19 Budi Purwanto Reg. MET.000.000072 2018
20 Dwi Hariyadi Reg. MET.000.002426 2017
21 Abd. Gafur Reg. MET.000.002429 2017
22 Denok Rahayu Reg. MET.000.002439 2017
23 Nur Salam Reg. MET.000.002430 2017
24 Exkuwin Suharyanto Reg. MET.000.003465 2013
25 Teguh Wibowo Reg. MET.000.003848 2021
26 Lala Jalaludin Reg. MET.000.003849 2021
27 Ahmad Zaki Ali Reg. MET.000.003850 2021
28 Achmad Syarif Sady Reg. MET.000.003851 2021
29 Parmin Reg. MET.000.003852 2021
30 Slamet Haryanto Reg. MET.000.003853 2021
No Nama No. Reg.
31 Atep Maulana Reg. MET.000.003854 2021
32 Rr. Ester Murtiningsih Reg. MET.000.003855 2021
33 Sri Mahanani Budi Utomo Reg. MET.000.003856 2021
34 Hery Fimansyah Reg. MET.000.003857 2021
35 Mukhsinun Reg. MET.000.003858 2021
36 Ahmad Rois Reg. MET.000.003859 2021
37 Faizal Burhanuddin Reg. MET.000.003860 2021
38 Raden Endro Teguh Kusumo Reg. MET.000.003861 2021
39 Yana Maulana Reg. MET.000.003862 2021
40 Awaluddin Reg. MET.000.003863 2021
41 Sumiyanto Reg. MET.000.003864 2021
42 Andris Rufianto Putro Reg. MET.000.003865 2021
43 Sri Jatmiko Reg. MET.000.003866 2021
44 Zulhendri Reg. MET.000.003867 2021
45 Imam Triyanto Reg. MET.000.000931 2016
46 Syamsul Rizal MI Reg. MET.000.003833 2021
47 Kunti Dewi Reg. MET.000.003834 2021
48 Fahrur Reg. MET.000.003835 2021
49 Kornelia Reg. MET.000.003836 2021
50 Syamsul Bahri Reg. MET.000.003837 2021
51 Vivi Wirma Linda Reg. MET.000.003838 2021
52 HM Khudri Arsyad Reg. MET.000.003839 2021
53 Dahlia Ayu Pri Irani Reg. MET.000.003840 2021
54 Amirul Yasin Reg. MET.000.003841 2021
55 Frieda Nuzulia RH Reg. MET.000.003842 2021
56 Panji Ardhanarespati Reg. MET.000.003843 2021
57 Kaeksiningsih Reg. MET.000.003844 2021
58 Ezzedin Reg. MET.000.003845 2021
59 Roy Syaifudin Reg. MET.000.003846 2021

AREA UNDUHAN

Icon

RENSTRA LSP PMI 455.37 KB 25 downloads

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PMI 2021 - 2025 ...
Icon

KEPMENAKER 60-2018 - SKKNI PB 4.14 MB 1 downloads

...

Peran dan kualitas penggiat kemanusiaan semakin menjadi tuntutan masyarakat penerima manfaat untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya. Kejadian bencana alam maupun krisis kesehatan apalagi di tahun 2020 pandemi covid-19 hingga kini masih melanda seluruh dunia. Terdapat 357 kejadian banjir, 200 kejadian puting beliung, dan 156 kejadian tanah longsor yang terjadi sepanjang 2021 hingga 15 Maret 2021 (BNPB: 2021). Belum lagi situasi pandemik covid-19 membuat setiap penanganan bencana perlu mematuhi protokol kesehatan.

Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) setelah diperkuat azas legalitasnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan turunan teknis dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019, tugas PMI semakin kuat dan dibutuhkan negara ini. Khususnya pada poin tugas PMI c dan d, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan yang Berkaitan dengan Kepalangmerahan dan Melakukan Pembinaan Relawan. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berkarakter Kepalangmerahan dibutuhkan sebuah lembaga guna menjamin ketersediaan dan kualifikasi tersebut.

Ketua Umum PMI, M. Jusuf Kalla mendukung hal tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga sertifikasi yang independen guna memberikan pengakuan dan memelihara kompetensi personel PMI dan penggiat kemanusian lainnya dalam sertifikasi kompetensi. Lembaga Sertifikasi Profesi – Palang Merah Indonesia (LSP-PMI) secara nasional disahkan pada 01 Maret 2021 di Jawa Tengah, merupakan LSP pihak kedua yang bertujuan mensertifikasi kompetensi personel PMI dan pemangku kepentingan dalam lingkup kerja kemanusiaan di seluruh Indonesia.

LSP – PMI secara independen menyusun rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke  depan menggunakan dasar hukum organisasi PMI, pembelajaran baik penanganan bencana alam dan krisis kesehatan dan kebutuhan terkini akan pelayanan kemanusiaan yang terbaik. Hasil Rencana Strategis Lembaga Sertifikasi Profesi – Palang Merah Indonesia periode tahun 2021 – 2025 menjadi pedoman bagi seluruh komponen LSP-PMI untuk dilaksanakan dan menjadi arah tujuan lembaga sertifikasi terdepan.

Ketua LSP-PMI,

Drs. Goenawan Permadi, MA

Kegiatan kemanusiaan di Indonesia menjadi bidang yang saat ini semua pihak dapat lakukan sebagai instansi, organisasi, lembaga masyarakat, perorangan, komunitas ataupun personal yang menaruh perhatian atas situasi/kondisi seseorang atau masyarakat yang memerlukan bantuan atas kejadian yang menimpanya. Pada umumnya kegiatan kemanusiaan terkait dengan kejadian yang menimpa dikarenakan bencana yang disebabkan alam. Terbitnya Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana pada tahun 2014 menandakan keseriusan Pemerintah melindungi warga negara atas kejadian bencana yang terjadi.

Wadah organisasi yang menangani bidang bencana, kesehatan dan lainnya guna membantu sesama manusia semakin banyak. Oleh karenanya perlu standard kompetensi pelaksana pelayanan kemanusiaan yang menjadi acuan bersama seluruh pihak. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan kompeten menjamin pemberian pelayanan kemanusiaan adalah yang terbaik, bermartabat dan memberdayakan.

Sertifikasi bidang layanan kemanusiaan bagi seluruh penggiat kemanusiaan di Indonesia sangatlah penting, menjamin standard kompetensi yang dimiliki individu-individu dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas terbaik.

VISI : Sumber Daya Manusia (SDM) yang UNGGUL, KOMP ETEN, BERKARAKTER dalam layanan kemanusiaan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Kepalangmerahan dan Core Humanitarian Standard

MISI :

  1. Mengembangkan standard kompetensi yang berkualitas dan realibel.
  2. Mengadakan uji kompetensi bagi SDM PMI dan penggiat kemanusiaan lainnya.
  3. Mengembangkan standard kompetensi mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Fokus LSP-PMI adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam logo LSP-PMI. Untuk tujuan tersebut dan guna mencapai misi-misi organisasi, LSP-PMI menetapkan beberapa rencana strategis dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2025 yaitu:

Terjalinnya jejaring komunikasi, koordinasi dan advokasi internal institusi dan penggiat kemanusiaan di dalam dan luar negeri.

  1. Tersedianya sistem informasi berbasis teknologi terpadu menjamin proses sertifikasi secara transparan dan terjangkau setiap individu.
  2. Tersusunnya skema sertifikasi sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam layanan kemanusiaan.
  3. Terlaksananya program sertifikasi berbasis uji kompetensi secara tatap muka dan daring yang obyektif dan transparan.
  4. Terwujudnya akuntabilitas perangkat sertifikasi dan terpelihara validitas dan transparan melalui proses dan pelaksanana evaluasi dan manajamen mutu.
  5. Terlaksananya sistem administrasi, keuangan dan manajemen sumber daya manusia LSP-PMI.

Tujuan strategis di atas perlu dicapai dan diukur secara obyektif, maka perlu diturunakan secara teknis ke dalam kegiatan-kegiatan kunci untuk dapat diukur keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program. Berikut adalah kegiatan kunci untuk mencapai tujuan strategis :

  1. Konsolidasi, komunikasi dengan PMI Pusat, BNSP, serta pemangku kepentingan lain.
  2. Pertemuan koordinasi internal LSP-PMI, LSP Cabang dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  3. Pengembangan database dan promosi sertifikasi menggunakan web LSP-PMI.
  4. Pelaksanaan pelatihan, lokakarya untuk meningkatkan kompetensi SDM LSP-PMI internal, asesor, pelaksana TUK di daerah.
  5. Penyediaan sarana prasarana pelaksanaan uji kompetensi yang memadai dan terstandard di seluruh wilayah Indonesia.
  6. Pelaksanaan uji kompetensi menggunakan web.
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat skema sertifikasi dan uji kompetensi menggunakan system manajemen mutu yang terjaga validitasnya.
  8. Mengembangkan skema-skema sertifikasi baru yang muncul atas kebutuhan pada layanan kemanusiaan.
  9. Pengadaan staf internal LSP-PMI, perangkat kantor, alat peraga dan sarana fasilitas mendukung pelaksanaan uji kompetensi.

SKEMA SERTIFIKASI

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)


Alamat :
Kompleks Pusat Air & Sanitasi Darurat PMI, Jl. Kiara Payung, Jatinangor Sumedang 45363, Jawa Barat
Telp. 0811 1102 232


Alamat :
Kandea No. 16 Makassar 90153 Sulawesi Selatan
Telp. 0411 466 9132 | 0411 3621954
Website : http://www.tuk-lsp-pmi-makassar.or.id


Alamat :
Jalan Gatot Subroto No.22, Wonogiri
Telp.0273 321123


Alamat :
Jalan Kolonel Sutarto No.58, Jebres, Surakarta
Telp. 0271 64605


Alamat :
Jalan Imam Bonjol KM.3 No.182, Denpasar – Provinsi Bali
Telp. 0361 483 465


Alamat :
Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Binong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat
Telp. 021 8750 772


Alamat :
Jalan I Gusti Ngurah Rai No.77, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp. 021 8611832


Alamat :
Jalan Raya Serang-Jakarta KM.5, Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten-42183
Telp. 0254 8285348

ASESOR LSP PMI

NoNamaNo. Reg.
1Hidayatul IrwanReg. MET.000.002424 2017
2MesdionoReg. MET.000.002431 2017
3Surya ChandraReg. MET.000.000071 2018
4Budi SuharjoReg. MET.000.002425 2017
5Antoni KartikaReg. MET.000.000064 2018
6Rina UtamiReg. MET.000.003466 2013
7Miftahul HudaReg. MET.000.000070 2018
8Arifin Muh. HadiReg. MET.000.002143 2013
9Totok Ari SetyantoReg. MET.000.000059 2018
10Budi NugrohoReg. MET.000.005449 2017
11Faikotun HikmahReg. MET.000.001419 2015
12Jazirotul IzzahReg. MET.000.003061 2018
13Arif SetyohadiReg. MET.000.000066 2018
14Isnandar Muda LubisReg. MET.000.000061 2018
15MahfudReg. MET.000.000067 2018
16Ade HergaliaReg. MET.000.005439 2017
17Tri WuryantoReg. MET.000.000073 2018
18WarjoReg. MET.000.000060 2018
19Budi PurwantoReg. MET.000.000072 2018
20Dwi HariyadiReg. MET.000.002426 2017
21Abd. GafurReg. MET.000.002429 2017
22Denok RahayuReg. MET.000.002439 2017
23Nur SalamReg. MET.000.002430 2017
24Exkuwin SuharyantoReg. MET.000.003465 2013
25Teguh WibowoReg. MET.000.003848 2021
26Lala JalaludinReg. MET.000.003849 2021
27Ahmad Zaki AliReg. MET.000.003850 2021
28Achmad Syarif SadyReg. MET.000.003851 2021
29ParminReg. MET.000.003852 2021
30Slamet HaryantoReg. MET.000.003853 2021
31Atep MaulanaReg. MET.000.003854 2021
32Rr. Ester MurtiningsihReg. MET.000.003855 2021
33Sri Mahanani Budi UtomoReg. MET.000.003856 2021
34Hery FimansyahReg. MET.000.003857 2021
35MukhsinunReg. MET.000.003858 2021
36Ahmad RoisReg. MET.000.003859 2021
37Faizal BurhanuddinReg. MET.000.003860 2021
38Raden Endro Teguh KusumoReg. MET.000.003861 2021
39Yana MaulanaReg. MET.000.003862 2021
40AwaluddinReg. MET.000.003863 2021
41SumiyantoReg. MET.000.003864 2021
42Andris Rufianto PutroReg. MET.000.003865 2021
43Sri JatmikoReg. MET.000.003866 2021
44ZulhendriReg. MET.000.003867 2021
45Imam TriyantoReg. MET.000.000931 2016 
46Syamsul Rizal MIReg. MET.000.003833 2021
47Kunti DewiReg. MET.000.003834 2021
48FahrurReg. MET.000.003835 2021
49KorneliaReg. MET.000.003836 2021
50Syamsul BahriReg. MET.000.003837 2021
51Vivi Wirma LindaReg. MET.000.003838 2021
52HM Khudri ArsyadReg. MET.000.003839 2021
53Dahlia Ayu Pri IraniReg. MET.000.003840 2021
54Amirul YasinReg. MET.000.003841 2021
55Frieda Nuzulia RHReg. MET.000.003842 2021
56Panji ArdhanarespatiReg. MET.000.003843 2021
57KaeksiningsihReg. MET.000.003844 2021
58EzzedinReg. MET.000.003845 2021
59Roy SyaifudinReg. MET.000.003846 2021

ALUR PROSES SERTIFIKASI

  1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dankewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
  2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti : (a) Pas foto 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah; (b) Salinan identitas diri (KTP/KK); (c) Salinan ijazah Pendidikan minimal S1 / sederajat atau Salinan piagam/surat keterangan/surat tugas mengelola dan mengendalikan sedikitnya 10 kali operasi darurat bencana atau krisis kesehatan di daerahnya; (d) Salinan Sertifikat pelatihan penanganan darurat bencana/krisis kesehatan serta telah mengikuti simulasi/gladi lapang/gladi Posko dalam operasi tanggap darurat.
  3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan ;
  4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
  5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pesertasertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
  6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.
  1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
  2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
  3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
  4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
  5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
  6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.
  1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek demontrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;
  2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP;
  3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
  4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”;
  5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.
  1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk: (a) mengambil keputusan sertifikasi dan (b) melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
  2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
  3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP;
  4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
  5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis;
  6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
  7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
  1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
  2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu;
  3. LSP Palang Merah Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi bila: (a) Menyalahgunakan sertifikat; (b) Terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh negara dan dinyatakan status terhukum oleh pengadilan; (c) Tidak memelihara kompetensi teknis selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkan sertifikat kompetensi; (d) Meninggal dunia;
  4. LSP Palang Merah Indonesia membuat perjanjian mengikat dengan pemegang sertifikat bahwa: (a) Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan dan (b) Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

Surveilan Pemegang/Pemeliharaan Sertifikat

  1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
  2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
  3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
  4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP
  1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berahir.
  2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1
  3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
  4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

  1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
  2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
  3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
  4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.
  1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
  2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
  3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
  4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
  5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
  6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP;
  7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.