SELAMAT DATANG DI LAMAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PALANG MERAH INDONESIA

SUDIRMAN SAID

Sekretaris Jendral PMI

“…. LSP PMI siap menyertifikasi personal layanan kemanusiaan. Kesiapan sumber daya PMI dalam membentuk LSP di antaranya dengan tersedianya SDM tersertifikasi kompetensi, asesor, gedung-gedung diklat di daerah yang menjadi TUK yang telah menjalankan fungsinya masing-masing dalam kerangka sertifikasi kompetensi … “

SUMARSONO

Dewan Pengarah LSP PMI

“…. Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia (LSP – PMI) dibentuk oleh Pengurus Pusat PMI dalam rangka meningkatkan kompetensi dan menjalankan sertifikasi kepada seluruh jajaran Sumber Daya Manusia (SDM) PMI ….”

MIFTAKHUL AZIS

Deputi Kepala BNSP

“…. BNSP mendukung penuh LSP PMI, karena urusan kemanusiaan adalah urusan yang sangat penting. Para Relawan Kemanusiaan berhak mendapatkan penghargaan sertifikat kompetensi dari negara. LSP PMI bisa menjadi garda terdepan dalam membangun SDM Layanan Kemanusiaan yang kompeten ….”

ALUR PROSES SERTIFIKASI

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) LSP PMI

BERITA SEPUTAR LSP PMI
Kelembagaan

Miftakhul Azis (Deputi Kepala BNSP) : “BNSP sangat dukung LSP PMI, karena Layanan Kemanusiaan adalah urusan sangat penting”.

Kelembagaan

TUK LSP PMI BANTEN SAH MENGAMPU 39 SKEMA

Diklat

PMI Kota Jakarta Timur sah menjadi TUK LSP PMI mengampu 39 Skema

Kelembagaan

PMI KOTA SUKABUMI MENJADI TUK LSP PMI DENGAN 39 SKEMA

Diklat

LSP PMI tuntaskan Uji MUK tuk 47 Skema Sertifikasi Okupasi

Kelembagaan

LSP PMI SIAPKAN 23 TEMPAT UJI KOMPETENSI

Kemitraan

LSP PMI BANGUN KERJASAMA DENGAN LSP BNPB DAN ASCEND AHA CENTER

Diklat

LSP PMI SIAPKAN 47 PAKET MATERI UJI KOMPETENSI

Kelembagaan

TUK LSP PMI JATINANGOR SIAP DENGAN 39 SKEMA KOMPETENSI

Kelembagaan

24 Asesor Kompetensi LSP PMI telah lulus Upgrading

Kelembagaan

UPGRADING ASESOR KOMPETENSI LSP-PMI BERSAMA BNSP

Kelembagaan

PMI KEMBANGKAN SDM LSP KEBENCANAAN

Selamat Datang di Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia

PROFIL

LOGIN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PALANG MERAH INDONESIA

Jalan Arumsari RT.11/RW 02, Sambiroto Semarang – 50276 | Jawa Tengah

PENGANTAR

Peran dan kualitas penggiat kemanusiaan semakin menjadi tuntutan masyarakat penerima manfaat untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya. Kejadian bencana alam maupun krisis kesehatan apalagi di tahun 2020 pandemi covid-19 hingga kini masih melanda seluruh dunia. Terdapat 357 kejadian banjir, 200 kejadian puting beliung, dan 156 kejadian tanah longsor yang terjadi sepanjang 2021 hingga 15 Maret 2021 (BNPB: 2021). Belum lagi situasi pandemik covid-19 membuat setiap penanganan bencana perlu mematuhi protokol kesehatan.

Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) setelah diperkuat azas legalitasnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan turunan teknis dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019, tugas PMI semakin kuat dan dibutuhkan negara ini. Khususnya pada poin tugas PMI c dan d, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan yang Berkaitan dengan Kepalangmerahan dan Melakukan Pembinaan Relawan. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berkarakter Kepalangmerahan dibutuhkan sebuah lembaga guna menjamin ketersediaan dan kualifikasi tersebut.

Ketua Umum PMI, M. Jusuf Kalla mendukung hal tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga sertifikasi yang independen guna memberikan pengakuan dan memelihara kompetensi personel PMI dan penggiat kemanusian lainnya dalam sertifikasi kompetensi. Lembaga Sertifikasi Profesi – Palang Merah Indonesia (LSP-PMI) secara nasional disahkan pada 01 Maret 2021 di Jawa Tengah, merupakan LSP pihak kedua yang bertujuan mensertifikasi kompetensi personel PMI dan pemangku kepentingan dalam lingkup kerja kemanusiaan di seluruh Indonesia.

LSP – PMI secara independen menyusun rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke  depan menggunakan dasar hukum organisasi PMI, pembelajaran baik penanganan bencana alam dan krisis kesehatan dan kebutuhan terkini akan pelayanan kemanusiaan yang terbaik. Hasil Rencana Strategis Lembaga Sertifikasi Profesi – Palang Merah Indonesia periode tahun 2021 – 2025 menjadi pedoman bagi seluruh komponen LSP-PMI untuk dilaksanakan dan menjadi arah tujuan lembaga sertifikasi terdepan.

Ketua LSP-PMI,

Drs. Goenawan Permadi, MA

  • LATAR BELAKANG
  • VISI & MISI
  • TUJUAN
  • KEGIATAN KUNCI & TARGET KINERJA
  • OKUPASI

Kegiatan kemanusiaan di Indonesia menjadi bidang yang saat ini semua pihak dapat lakukan sebagai instansi, organisasi, lembaga masyarakat, perorangan, komunitas ataupun personal yang menaruh perhatian atas situasi/kondisi seseorang atau masyarakat yang memerlukan bantuan atas kejadian yang menimpanya. Pada umumnya kegiatan kemanusiaan terkait dengan kejadian yang menimpa dikarenakan bencana yang disebabkan alam. Terbitnya Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana pada tahun 2014 menandakan keseriusan Pemerintah melindungi warga negara atas kejadian bencana yang terjadi.

Wadah organisasi yang menangani bidang bencana, kesehatan dan lainnya guna membantu sesama manusia semakin banyak. Oleh karenanya perlu standard kompetensi pelaksana pelayanan kemanusiaan yang menjadi acuan bersama seluruh pihak. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan kompeten menjamin pemberian pelayanan kemanusiaan adalah yang terbaik, bermartabat dan memberdayakan.

Sertifikasi bidang layanan kemanusiaan bagi seluruh penggiat kemanusiaan di Indonesia sangatlah penting, menjamin standard kompetensi yang dimiliki individu-individu dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas terbaik.

VISI : Sumber Daya Manusia (SDM) yang UNGGUL, KOMP ETEN, BERKARAKTER dalam layanan kemanusiaan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Kepalangmerahan dan Core Humanitarian Standard

MISI :

  1. Mengembangkan standard kompetensi yang berkualitas dan realibel.
  2. Mengadakan uji kompetensi bagi SDM PMI dan penggiat kemanusiaan lainnya.
  3. Mengembangkan standard kompetensi mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Fokus LSP-PMI adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam logo LSP-PMI. Untuk tujuan tersebut dan guna mencapai misi-misi organisasi, LSP-PMI menetapkan beberapa rencana strategis dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2025 yaitu:

  1. Terjalinnya jejaring komunikasi, koordinasi dan advokasi internal institusi dan penggiat kemanusiaan di dalam dan luar negeri.
  2. Tersedianya sistem informasi berbasis teknologi terpadu menjamin proses sertifikasi secara transparan dan terjangkau setiap individu.
  3. Tersusunnya skema sertifikasi sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam layanan kemanusiaan.
  4. Terlaksananya program sertifikasi berbasis uji kompetensi secara tatap muka dan daring yang obyektif dan transparan.
  5. Terwujudnya akuntabilitas perangkat sertifikasi dan terpelihara validitas dan transparan melalui proses dan pelaksanana evaluasi dan manajamen mutu.
  6. Terlaksananya sistem administrasi, keuangan dan manajemen sumber daya manusia LSP-PMI.

Tujuan strategis perlu dicapai dan diukur secara obyektif, maka perlu diturunakan secara teknis ke dalam kegiatan-kegiatan kunci untuk dapat diukur keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program. Berikut adalah kegiatan kunci untuk mencapai tujuan strategis :

NO KEGIATAN KUNCI TAHUN 2021-2025 TARGET KINERJA
1 Konsolidasi, komunikasi dengan PMI Pusat, BNSP, serta pemangku kepentingan lain 100%
2 Pertemuan koordinasi internal LSP-PMI, LSP Cabang dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 100%
3 Pengembangan database dan promosi sertifikasi menggunakan web LSP-PMI 100%
4 Pelaksanaan pelatihan, lokakarya untuk meningkatkan kompetensi SDM LSP-PMI internal, asesor, pelaksana TUK di daerah 100%
5 Penyediaan sarana prasarana pelaksanaan uji kompetensi yang memadai dan terstandard di seluruh wilayah Indonesia 100%
6 Pelaksanaan uji kompetensi menggunakan web 100%
7 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat skema sertifikasi dan uji kompetensi menggunakan system manajemen mutu yang terjaga validitasnya 100%
8 Mengembangkan skema-skema sertifikasi baru yang muncul atas kebutuhan pada layanan kemanusiaan 100%
9 Pengadaan staf internal LSP-PMI, perangkat kantor, alat peraga dan sarana fasilitas mendukung pelaksanaan uji kompetensi 100%

 

NO SEKTOR OKUPASI
1 1 Penanggulangan Bencana : Penanganan Darurat Manajer Madya Penanganan Darurat Bencana dan Krisis kesehatan
2 2 Manajer Pratama Penanganan Darurat Bencana dan Krisis kesehatan
3 3 Koordinator Utama Pengkajian Cepat Dampak Bencana dan Krisis kesehatan
4 4 Pelaksana Utama Pengkajian Cepat Dampak Bencana dan Krisis kesehatan
5 5 Koordinator Utama Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi
6 6 Pelaksana Utama Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi
7 7 Manajer Madya Menejemen Hunian Darurat/Shelter
8 8 Koordinator Utama Menejemen Hunian Darurat/Shelter
9 9 Koordinator Utama Pendistribusian Bantuan
10 10 Manajer Pratama Pendistribusian Bantuan
11 1 Penanggulangan Bencana : Pengurangan Risiko Bencana Supervisor Utama Pengkajian Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
12 2 Ahli Pratama Pengkajian Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
13
3 Pelaksana Utama Pengkajian Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
14
4 Supervisor Utama Perencanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
15
5 Ahli Pratama Perencanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
16
6 Pelaksana Utama Perencanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
17
7 Ahli Pratama Promosi Pengurangan Risiko Bencana dan Pengelolaan Risiko Terpadu
18
8 Supervisor Utama Promosi Promosi Pengurangan Risiko Bencana dan Pengelolaan Risiko Terpadu
19
9 Pelaksana Utama Promosi Promosi Pengurangan Risiko Bencana dan Pengelolaan Risiko Terpadu
20
10 Manajer Pratama Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan
21
11 Koordinator Utama Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan
22
12 Pelaksana Utama Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan
23
13 Manajer Pratama Pemberdayaan Satuan Pendidikan Aman Bencana
24
14 Koordinator Utama Pemberdayaan Satuan Pendidikan Aman Bencana
25
15 Pelaksana Utama Pemberdayaan Satuan Pendidikan Aman Bencana
26
1 Krisis Kesehatan Koordinator Utama Promosi Kesehatan
27
2 Pelaksana Utama Promosi Kesehatan
28
3 Koordinator Utama Pertolongan Pertama
29
4 Pelaksana Utama Pertolongan Pertama
30
5 Koordinator Utama Pelayanan Ambulans
31
6 Pelaksana Utama Pelayanan Ambulans
32
7 Supervisor Utama K3 Layanan Kemanusiaan
33
8 Pelaksana Utama K3 Layanan Kemanusiaan
34
9 Koordinator Utama Dukungan Psikososial
35
10 Pelaksana Utama Dukungan Psikososial
 
36
1 Pelayanan Darah Ahli Madya Pengelolaan Darah
37
2 Supervisor Pratama Rekruitmen Donor
38
3 Teknisi Pratama Distribusi Darah
39
4 Teknisi Pratama Pemeriksaan Pra Transfusi Darah
40
5 Teknisi Pratama Pengambilan darah
41
6 Teknisi Pratama Pengolahan Darah
42
7 Teknisi Pratama Pengendalian Mutu
43
8
Teknisi Pratama Pengujian darah
 
44
1
Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Junior Trainer
45
2
Trainer
46
3
Senior Trainer
47
4
Master Trainer

 

Peran dan kualitas penggiat kemanusiaan semakin menjadi tuntutan masyarakat penerima manfaat untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya. Kejadian bencana alam maupun krisis kesehatan apalagi di tahun 2020 pandemi covid-19 hingga kini masih melanda seluruh dunia. Terdapat 357 kejadian banjir, 200 kejadian puting beliung, dan 156 kejadian tanah longsor yang terjadi sepanjang 2021 hingga 15 Maret 2021 (BNPB: 2021). Belum lagi situasi pandemik covid-19 membuat setiap penanganan bencana perlu mematuhi protokol kesehatan.

Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) setelah diperkuat azas legalitasnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan turunan teknis dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019, tugas PMI semakin kuat dan dibutuhkan negara ini. Khususnya pada poin tugas PMI c dan d, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan yang Berkaitan dengan Kepalangmerahan dan Melakukan Pembinaan Relawan. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berkarakter Kepalangmerahan dibutuhkan sebuah lembaga guna menjamin ketersediaan dan kualifikasi tersebut.

Ketua Umum PMI, M. Jusuf Kalla mendukung hal tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga sertifikasi yang independen guna memberikan pengakuan dan memelihara kompetensi personel PMI dan penggiat kemanusian lainnya dalam sertifikasi kompetensi. Lembaga Sertifikasi Profesi – Palang Merah Indonesia (LSP-PMI) secara nasional disahkan pada 01 Maret 2021 di Jawa Tengah, merupakan LSP pihak kedua yang bertujuan mensertifikasi kompetensi personel PMI dan pemangku kepentingan dalam lingkup kerja kemanusiaan di seluruh Indonesia.

LSP – PMI secara independen menyusun rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke  depan menggunakan dasar hukum organisasi PMI, pembelajaran baik penanganan bencana alam dan krisis kesehatan dan kebutuhan terkini akan pelayanan kemanusiaan yang terbaik. Hasil Rencana Strategis Lembaga Sertifikasi Profesi – Palang Merah Indonesia periode tahun 2021 – 2025 menjadi pedoman bagi seluruh komponen LSP-PMI untuk dilaksanakan dan menjadi arah tujuan lembaga sertifikasi terdepan.

Ketua LSP-PMI,

Drs. Goenawan Permadi, MA

Kegiatan kemanusiaan di Indonesia menjadi bidang yang saat ini semua pihak dapat lakukan sebagai instansi, organisasi, lembaga masyarakat, perorangan, komunitas ataupun personal yang menaruh perhatian atas situasi/kondisi seseorang atau masyarakat yang memerlukan bantuan atas kejadian yang menimpanya. Pada umumnya kegiatan kemanusiaan terkait dengan kejadian yang menimpa dikarenakan bencana yang disebabkan alam. Terbitnya Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana pada tahun 2014 menandakan keseriusan Pemerintah melindungi warga negara atas kejadian bencana yang terjadi.

Wadah organisasi yang menangani bidang bencana, kesehatan dan lainnya guna membantu sesama manusia semakin banyak. Oleh karenanya perlu standard kompetensi pelaksana pelayanan kemanusiaan yang menjadi acuan bersama seluruh pihak. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan kompeten menjamin pemberian pelayanan kemanusiaan adalah yang terbaik, bermartabat dan memberdayakan.

Sertifikasi bidang layanan kemanusiaan bagi seluruh penggiat kemanusiaan di Indonesia sangatlah penting, menjamin standard kompetensi yang dimiliki individu-individu dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas terbaik.

VISI : Sumber Daya Manusia (SDM) yang UNGGUL, KOMP ETEN, BERKARAKTER dalam layanan kemanusiaan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Kepalangmerahan dan Core Humanitarian Standard

MISI :

  1. Mengembangkan standard kompetensi yang berkualitas dan realibel.
  2. Mengadakan uji kompetensi bagi SDM PMI dan penggiat kemanusiaan lainnya.
  3. Mengembangkan standard kompetensi mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Fokus LSP-PMI adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam logo LSP-PMI. Untuk tujuan tersebut dan guna mencapai misi-misi organisasi, LSP-PMI menetapkan beberapa rencana strategis dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2025 yaitu:

Terjalinnya jejaring komunikasi, koordinasi dan advokasi internal institusi dan penggiat kemanusiaan di dalam dan luar negeri.

  1. Tersedianya sistem informasi berbasis teknologi terpadu menjamin proses sertifikasi secara transparan dan terjangkau setiap individu.
  2. Tersusunnya skema sertifikasi sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam layanan kemanusiaan.
  3. Terlaksananya program sertifikasi berbasis uji kompetensi secara tatap muka dan daring yang obyektif dan transparan.
  4. Terwujudnya akuntabilitas perangkat sertifikasi dan terpelihara validitas dan transparan melalui proses dan pelaksanana evaluasi dan manajamen mutu.
  5. Terlaksananya sistem administrasi, keuangan dan manajemen sumber daya manusia LSP-PMI.

Tujuan strategis di atas perlu dicapai dan diukur secara obyektif, maka perlu diturunakan secara teknis ke dalam kegiatan-kegiatan kunci untuk dapat diukur keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program. Berikut adalah kegiatan kunci untuk mencapai tujuan strategis :

  1. Konsolidasi, komunikasi dengan PMI Pusat, BNSP, serta pemangku kepentingan lain.
  2. Pertemuan koordinasi internal LSP-PMI, LSP Cabang dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  3. Pengembangan database dan promosi sertifikasi menggunakan web LSP-PMI.
  4. Pelaksanaan pelatihan, lokakarya untuk meningkatkan kompetensi SDM LSP-PMI internal, asesor, pelaksana TUK di daerah.
  5. Penyediaan sarana prasarana pelaksanaan uji kompetensi yang memadai dan terstandard di seluruh wilayah Indonesia.
  6. Pelaksanaan uji kompetensi menggunakan web.
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat skema sertifikasi dan uji kompetensi menggunakan system manajemen mutu yang terjaga validitasnya.
  8. Mengembangkan skema-skema sertifikasi baru yang muncul atas kebutuhan pada layanan kemanusiaan.
  9. Pengadaan staf internal LSP-PMI, perangkat kantor, alat peraga dan sarana fasilitas mendukung pelaksanaan uji kompetensi.

SKEMA SERTIFIKASI

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)


Alamat :
Kompleks Pusat Air & Sanitasi Darurat PMI, Jl. Kiara Payung, Jatinangor Sumedang 45363, Jawa Barat
Telp. 0811 1102 232


Alamat :
Kandea No. 16 Makassar 90153 Sulawesi Selatan
Telp. 0411 466 9132 | 0411 3621954
Website : http://www.tuk-lsp-pmi-makassar.or.id


Alamat :
Jalan Gatot Subroto No.22, Wonogiri
Telp.0273 321123


Alamat :
Jalan Kolonel Sutarto No.58, Jebres, Surakarta
Telp. 0271 64605


Alamat :
Jalan Imam Bonjol KM.3 No.182, Denpasar – Provinsi Bali
Telp. 0361 483 465


Alamat :
Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Binong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat
Telp. 021 8750 772


Alamat :
Jalan I Gusti Ngurah Rai No.77, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp. 021 8611832


Alamat :
Jalan Raya Serang-Jakarta KM.5, Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten-42183
Telp. 0254 8285348

ASESOR LSP PMI

NoNamaNo. Reg.
1Hidayatul IrwanReg. MET.000.002424 2017
2MesdionoReg. MET.000.002431 2017
3Surya ChandraReg. MET.000.000071 2018
4Budi SuharjoReg. MET.000.002425 2017
5Antoni KartikaReg. MET.000.000064 2018
6Rina UtamiReg. MET.000.003466 2013
7Miftahul HudaReg. MET.000.000070 2018
8Arifin Muh. HadiReg. MET.000.002143 2013
9Totok Ari SetyantoReg. MET.000.000059 2018
10Budi NugrohoReg. MET.000.005449 2017
11Faikotun HikmahReg. MET.000.001419 2015
12Jazirotul IzzahReg. MET.000.003061 2018
13Arif SetyohadiReg. MET.000.000066 2018
14Isnandar Muda LubisReg. MET.000.000061 2018
15MahfudReg. MET.000.000067 2018
16Ade HergaliaReg. MET.000.005439 2017
17Tri WuryantoReg. MET.000.000073 2018
18WarjoReg. MET.000.000060 2018
19Budi PurwantoReg. MET.000.000072 2018
20Dwi HariyadiReg. MET.000.002426 2017
21Abd. GafurReg. MET.000.002429 2017
22Denok RahayuReg. MET.000.002439 2017
23Nur SalamReg. MET.000.002430 2017
24Exkuwin SuharyantoReg. MET.000.003465 2013
25Teguh WibowoReg. MET.000.003848 2021
26Lala JalaludinReg. MET.000.003849 2021
27Ahmad Zaki AliReg. MET.000.003850 2021
28Achmad Syarif SadyReg. MET.000.003851 2021
29ParminReg. MET.000.003852 2021
30Slamet HaryantoReg. MET.000.003853 2021
31Atep MaulanaReg. MET.000.003854 2021
32Rr. Ester MurtiningsihReg. MET.000.003855 2021
33Sri Mahanani Budi UtomoReg. MET.000.003856 2021
34Hery FimansyahReg. MET.000.003857 2021
35MukhsinunReg. MET.000.003858 2021
36Ahmad RoisReg. MET.000.003859 2021
37Faizal BurhanuddinReg. MET.000.003860 2021
38Raden Endro Teguh KusumoReg. MET.000.003861 2021
39Yana MaulanaReg. MET.000.003862 2021
40AwaluddinReg. MET.000.003863 2021
41SumiyantoReg. MET.000.003864 2021
42Andris Rufianto PutroReg. MET.000.003865 2021
43Sri JatmikoReg. MET.000.003866 2021
44ZulhendriReg. MET.000.003867 2021
45Imam TriyantoReg. MET.000.000931 2016 
46Syamsul Rizal MIReg. MET.000.003833 2021
47Kunti DewiReg. MET.000.003834 2021
48FahrurReg. MET.000.003835 2021
49KorneliaReg. MET.000.003836 2021
50Syamsul BahriReg. MET.000.003837 2021
51Vivi Wirma LindaReg. MET.000.003838 2021
52HM Khudri ArsyadReg. MET.000.003839 2021
53Dahlia Ayu Pri IraniReg. MET.000.003840 2021
54Amirul YasinReg. MET.000.003841 2021
55Frieda Nuzulia RHReg. MET.000.003842 2021
56Panji ArdhanarespatiReg. MET.000.003843 2021
57KaeksiningsihReg. MET.000.003844 2021
58EzzedinReg. MET.000.003845 2021
59Roy SyaifudinReg. MET.000.003846 2021

ALUR PROSES SERTIFIKASI

  1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dankewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
  2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti : (a) Pas foto 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah; (b) Salinan identitas diri (KTP/KK); (c) Salinan ijazah Pendidikan minimal S1 / sederajat atau Salinan piagam/surat keterangan/surat tugas mengelola dan mengendalikan sedikitnya 10 kali operasi darurat bencana atau krisis kesehatan di daerahnya; (d) Salinan Sertifikat pelatihan penanganan darurat bencana/krisis kesehatan serta telah mengikuti simulasi/gladi lapang/gladi Posko dalam operasi tanggap darurat.
  3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan ;
  4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
  5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pesertasertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
  6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.
  1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
  2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
  3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
  4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
  5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
  6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.
  1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek demontrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;
  2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP;
  3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
  4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”;
  5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.
  1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk: (a) mengambil keputusan sertifikasi dan (b) melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
  2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
  3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP;
  4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
  5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis;
  6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
  7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
  1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
  2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu;
  3. LSP Palang Merah Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi bila: (a) Menyalahgunakan sertifikat; (b) Terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh negara dan dinyatakan status terhukum oleh pengadilan; (c) Tidak memelihara kompetensi teknis selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkan sertifikat kompetensi; (d) Meninggal dunia;
  4. LSP Palang Merah Indonesia membuat perjanjian mengikat dengan pemegang sertifikat bahwa: (a) Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan dan (b) Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

Surveilan Pemegang/Pemeliharaan Sertifikat

  1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
  2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
  3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
  4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP
  1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berahir.
  2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1
  3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
  4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

  1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
  2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
  3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
  4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.
  1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
  2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
  3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
  4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
  5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
  6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP;
  7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.